"Ini monopoli perdagangan luar biasa. Seorang pengusaha yang sudah memiliki SPBU tidak boleh diberikan ijin sebagai Agen Premium, Minyak tanah dan Solar (APMS)," kata Luther di Timika, Selasa.
Luther mengatakan, dari penjelasan Asisten Pengawas Jober Pertamina Timika, Yakop Rumpa, diketahui bahwa pengusaha Abdul Malik yang memiliki SPBU Buana Agung di Jalan Hasanuddin Timika ternyata juga merupakan pemilik APMS Narimenegelem yang terletak di kawasan Kampung Hiripau.
APMS Narimenegelem sebelumnya dimiliki oleh seorang pengusaha putra daerah, Manfred Magal. Namun yang bersangkutan tidak mampu mengelola APMS tersebut sehingga dijual kepada pengusaha Abdul Malik.
Setiap bulan APMS Narimenegelem mendapat alokasi 50 ton premium dan lima ton solar.
Luther meminta Pertamina meninjau kembali pemberian ijin usaha APMS Narimenegelem tersebut karena pemiliknya sudah mendapat izin mengelola SPBU.
"Ini tidak boleh. Masa dia sudah punya SPBU, tapi masih kelola APMS. Seharusnya Pertamina memberdayakan pengusaha putra daerah untuk kelola APMS," ujar Luther, wakil rakyat dari PAN.
Ia mengaku khawatir jangan sampai jatah BBM untuk SPBU dialokasikan untuk APMS. Apalagi konsumen yang membeli BBM bersubsidi di APMS tidak jelas, sehingga dikhawatirkan BBM bersubsidi tersebut dijual ke luar daerah dengan harga tinggi.
Selain APMS Narimenegelem, APMS yang beroperasi di Timika yaitu APMS Tenang Papua yang mendapat alokasi 50 ton premium dan lima ton solar.
Data yang dihimpun ANTARA dari Jober Pertamina Timika menyebutkan, setiap bulan alokasi BBM yang disalurkan Jober Pertamina ke semua SPBU, APMS di Timika, Asmat dan Yahukimo serta kebutuhan PLN Timika mencapai lebih dari 6.000 ton.
Khusus PLN Timika setiap bulan mendapat alokasi BBM jenis solar sebanyak 2.700 ton.
Kalangan DPRD Mimika mensinyalir kuota BBM untuk Mimika selama ini dijual ke kabupaten tetangga sehingga memicu krisis premium di Timika yang sudah berlangsung lebih dari tiga pekan terakhir. (E015/A011)
Editor: B Kunto Wibisono
