JAKARTA --
Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, mengatakan, pemerintah, pertamina
dan anak perusahaannya "menikmati" kegaduhan soal subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM).
"Uang rakyat yang katanya untuk subsidi berasal dari rekening pemerintah yang ditransfer ke pertamina, dengan anggapan karena pertamina bertanggung jawab terhadap pengadaan dan manajemen distribusi BBM selama ini," kata Dewi, Rabu (21/3), di Jakarta.
"Ibaratnya pemerintah dan pertamina ini jeruk makan jeruk dengan memainkan uang rakyat," ungkap politisi PDI Perjuangan, itu. Dijelaskan dia, pertamina selain berdagang premium, juga solar, minyak tanah, pertamax 92/94 (tidak bersubsidi), Diesel Dex (tidak bersubsidi), hingga pelumas dan aspal.
"Jangan lupa bahwa dalam setiap liter BBM yang dibeli oleh rakyat ada 15 persen pajak yang uangnya juga masuk ke pemerintah, termasuk BBM yang katanya bersubsidi itu," kata dia.
Menurutnya, dengan varian bisnis yang semakin ekspansif harusnya pertamina bisa melakukan subsidi silang untuk menutup biaya kekurangan BBM yang disalurkan untuk rakyat.
"Jadi, sebenarnya pemerintah termasuk disini pertamina punya peran penting bagaimana mengelola produksi migas dengan lebih transparan dan mengedepankan konstitusi sebagai payung kebijakan pro rakyat," ujarnya. (boy/jpnn)
"Uang rakyat yang katanya untuk subsidi berasal dari rekening pemerintah yang ditransfer ke pertamina, dengan anggapan karena pertamina bertanggung jawab terhadap pengadaan dan manajemen distribusi BBM selama ini," kata Dewi, Rabu (21/3), di Jakarta.
"Ibaratnya pemerintah dan pertamina ini jeruk makan jeruk dengan memainkan uang rakyat," ungkap politisi PDI Perjuangan, itu. Dijelaskan dia, pertamina selain berdagang premium, juga solar, minyak tanah, pertamax 92/94 (tidak bersubsidi), Diesel Dex (tidak bersubsidi), hingga pelumas dan aspal.
"Jangan lupa bahwa dalam setiap liter BBM yang dibeli oleh rakyat ada 15 persen pajak yang uangnya juga masuk ke pemerintah, termasuk BBM yang katanya bersubsidi itu," kata dia.
Menurutnya, dengan varian bisnis yang semakin ekspansif harusnya pertamina bisa melakukan subsidi silang untuk menutup biaya kekurangan BBM yang disalurkan untuk rakyat.
"Jadi, sebenarnya pemerintah termasuk disini pertamina punya peran penting bagaimana mengelola produksi migas dengan lebih transparan dan mengedepankan konstitusi sebagai payung kebijakan pro rakyat," ujarnya. (boy/jpnn)
