REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Mantan Wakil Presiden
M. Jusuf Kalla menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak
mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat harga barang kebutuhan
pokok begitu tinggi.
"Kalau harga BBM naik memang ada efeknya, namun sepertinya tidak banyak," katanya usai menyampaikan kuliah umum berjudul "Pemuda, Mahasiswa, dan Pembangunan Nasional" di Universitas Diponegoro Semarang, Selasa.
Menurut dia, berbeda ketika kebijakan kenaikan harga BBM semasa dirinya menjabat sebagai wakil presiden sebab berkaitan dengan kenaikan harga minyak tanah, mengingat masyarakat saat itu banyak yang menggunakan BBM jenis itu.
Kenaikan harga BBM yang mencakup minyak tanah ketika itu, kata dia, semuanya terkena efeknya, sampai ibu-ibu rumah tangga yang memasak menggunakan minyak tanah.
"Namun, kondisi sekarang sudah berbeda. Masyarakat sudah jarang sekali menggunakan minyak tanah, berganti gas. Yang masih tetap menggunakan minyak tanah untuk memasak hanya masyarakat di Maluku dan Papua," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Ia menjelaskan, kalau tidak menaikkan harga BBM, membuat pemerintah harus memberikan subsidi yang berasal dari uang rakyat sendiri. Namun, yang merasakan kenikmatan subsidi BBM justru orang-orang yang mampu.
"Subsidi BBM itu selama ini dinikmati oleh orang-orang yang punya mobil, punya motor, orang-orang yang tergolong mampu. Padahal, subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah itu berasal dari uang rakyat juga," katanya.
Implikasi dari subsidi BBM, kata JK yang pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut, mengurangi anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan lain, seperti perbaikan jalan dan untuk rumah-rumah sakit.
Kalla mengakui kenaikan harga BBM secara langsung memang berimbas pada angkutan umum, namun tidak besar juga. Malah, masyarakat harus menyikapinya dengan bersikap efisien, misalnya dalam menggunakan kendaraan pribadi.
Berkaitan dengan efisiensi, JK mengatakan bahwa masyarakat juga harus mendukung langkah efisiensi atau penghematan, misalnya, dalam listrik dan transportasi, sebab bukan hanya pemerintah saja yang harus melakukan penghematan.
"Berarti Bapak mendukung kebijakan kenaikan BBM," tanya wartawan yang dijawab JK, "Permasalahannya bukan soal dukung-mendukung kenaikan BBM, namun sekarang ini yang merasakan subsidi BBM orang-orang yang mampu."
"Kalau harga BBM naik memang ada efeknya, namun sepertinya tidak banyak," katanya usai menyampaikan kuliah umum berjudul "Pemuda, Mahasiswa, dan Pembangunan Nasional" di Universitas Diponegoro Semarang, Selasa.
Menurut dia, berbeda ketika kebijakan kenaikan harga BBM semasa dirinya menjabat sebagai wakil presiden sebab berkaitan dengan kenaikan harga minyak tanah, mengingat masyarakat saat itu banyak yang menggunakan BBM jenis itu.
Kenaikan harga BBM yang mencakup minyak tanah ketika itu, kata dia, semuanya terkena efeknya, sampai ibu-ibu rumah tangga yang memasak menggunakan minyak tanah.
"Namun, kondisi sekarang sudah berbeda. Masyarakat sudah jarang sekali menggunakan minyak tanah, berganti gas. Yang masih tetap menggunakan minyak tanah untuk memasak hanya masyarakat di Maluku dan Papua," kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.
Ia menjelaskan, kalau tidak menaikkan harga BBM, membuat pemerintah harus memberikan subsidi yang berasal dari uang rakyat sendiri. Namun, yang merasakan kenikmatan subsidi BBM justru orang-orang yang mampu.
"Subsidi BBM itu selama ini dinikmati oleh orang-orang yang punya mobil, punya motor, orang-orang yang tergolong mampu. Padahal, subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah itu berasal dari uang rakyat juga," katanya.
Implikasi dari subsidi BBM, kata JK yang pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut, mengurangi anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan lain, seperti perbaikan jalan dan untuk rumah-rumah sakit.
Kalla mengakui kenaikan harga BBM secara langsung memang berimbas pada angkutan umum, namun tidak besar juga. Malah, masyarakat harus menyikapinya dengan bersikap efisien, misalnya dalam menggunakan kendaraan pribadi.
Berkaitan dengan efisiensi, JK mengatakan bahwa masyarakat juga harus mendukung langkah efisiensi atau penghematan, misalnya, dalam listrik dan transportasi, sebab bukan hanya pemerintah saja yang harus melakukan penghematan.
"Berarti Bapak mendukung kebijakan kenaikan BBM," tanya wartawan yang dijawab JK, "Permasalahannya bukan soal dukung-mendukung kenaikan BBM, namun sekarang ini yang merasakan subsidi BBM orang-orang yang mampu."
